emuan HIV/AIDS di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, hingga Juni 2019, mencapai 1.444 kasus. Jumlah tersebut merupakan data kumulatif yang dihimpun Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cilacap sejak 2007. Diyakini, jumlah kasus faktual di lapangan lebih dari angka tersebut.
Kasus HIV/AIDS tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Senin (22/7/2019). Rakor yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cilacap, dibuka Bupati Tatto Suwarto Pamuji.
Nampak hadir Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Wasi Ariyadi, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Indar Yuli Nyataningrum, dan Kepala Dinas Kesehatan Cilacap Marwoto.
Kepala Dinkes Cilacap, Marwoto dalam paparannya menyebutkan, Kecamatan Cilacap Selatan menjadi wilayah dengan temuan HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Cilacap, mencapai 138 kasus. Disusul Kecamatan Kesugihan 94 kasus, Jeruklegi 62 kasus, Cilacap Tengah 55 kasus, dan Adipala 48 kasus.
“HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang tidak menular. Penularannya sendiri kebanyakan melalui hubungan seksual. Sebagian besar orang masih belum memahami, sehingga timbul stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA)”, kata Marwoto.
Sekretaris KPA Kabupaten Cilacap Sarjono menjelaskan, pengungkapan dan penanganan HIV/AIDS melibatkan kerjasama lintas sektor, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, KPA, dan LPPLSH. Adapun dasar hukumnya diatur Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Cilacap.
“Kami terus berupaya meningkatkan temuan kasus HIV/AIDS dan melakukan penanganan sejak dini. Sebab diyakini jumlah riil di lapangan lebih besar dari itu,” kata Sarjono.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kesehatan. Menurut dia, dengan fisik yang sehat, pembangunan dapat berjalan lancar dan berdampak pada kesejahteraan. Selain upaya penanggulangan HIV/AIDS, dalam rakor ini peserta dari perwakilan OPD juga mendapat sosialisasi pembiayaan kredit daerah, yang disampaikan Direktur PT. Jamkrida Jateng, Adi Nugroho.(gs/kominfo).